PENDAHULUAN
I.
Latar Belakang
Indonesia masih
sangat tergantung pada bahan bakar
minyak (BBM) sebagai sumberenergi primer untuk memenuhi kebutuhan
energinya. Produk kilang minyak yang termasuk dalam jenis BBM yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah minyak tanah, minyak diesel, minyak
solar dan minyak bakar.Mengingat harga ke empat produk kilang minyak tersebut
masih disubsidi dalam jumlah yang besar dan
diperlukan dalam suatu proses produksi dan transportasi khususnya bagi kendaraan
bermotor.Beberapa kenaikan harga BBM telah terjadi dalam beberapa dekade
terakhir dan akan terus berlanjut.
Kenaikan harga
BBM itu terjadi akibat adanya pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah sehingga
diadakan serangkaian perubahan harga BBM sehingga
nantinya harga BBM yang berlaku dipasaran domestik akan sama dengan 100% harga
BBM yang berlaku internasional atau dengan kata lain tidak ada lagi subsidi
BBM. Kenaikan harga BBM hampir dapat dipastikan selalu diikuti oleh perubahan harga, baik itu untuk barang-barang kebutuhan
konsumen maupun pada jasa angkutan serta berbagai industri lainnya.
Hal ini terjadi karena kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh terhadap total
biaya produksi suatu produk.
Dampak dan
Pengaruh Harga Kenaikan BBM
Kenaikan
harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012 diperkirakan akan mempengaruhi
berbagai sektor ekonomi masyarakat. Mulai dari sektor pariwisata, harga obat
bahkan sampai ke sembilan bahan pokok (sembako).
NERACA
Kenaikan
harga BBM mulai 1 April dinilai akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam
negeri. Kenaikan bisa mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. “Kenaikan
BBM pasti berdampak terhadap pariwisata,” kata Sapta Nirwandar, Wakil Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Matta Fair, Kuala Lumpur, Malaysia.
Menurut
Sapta, jika harga BBM naik hukum ekonomi akan berlaku. Permintaan dan
persediaan akan terpengaruh. Agen perjalanan akan menaikkan biaya paket
tour. Kenaikan biaya pasti membuat perjalanan terlihat mahal. Untuk
itu, menurut Sapta, kementerian dan pihak terkait harus mencari cara agar dapat
mempertahankan atau menarik warga asing untuk datang. “Kami harus
memodifikasi supaya paket-paket liburan misalnya bisa tetap diminati. Jadi
harus cari jalan untuk bertahan,” katanya.
Rencana
kenaikan BBM ini, kata dia, memang tidak bisa dihindari lagi. Saat ini yang
bisa dilakukan adalah mencari solusi agar dapat mencapai target optimis
datangnya wisatawan asing ke Indonesia pada tahun ini, yaitu 8 juta orang.
“Yaitu dengan melihat komponen biaya dan efektivitas biaya tersebut,” ujarnya.
Dia
menyadari, kenaikan BBM dan ditambah kondisi perekonomian dunia yang sedang tak
menentu, orang berpikir berkali-kali untuk mengeluarkan uang terlalu besar di
Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata, rata-rata setiap wisatawan
asing dapat menghabiskan dana US$ 1.100 per kunjungan.
Dengan
kenaikan BBM, setidaknya dapat menambah rata-rata pengeluaran wisatawan asing
hingga 10 persen dibandingkan spending sebelumnya. “Mungkin ada reduksi, tetapi
kami berharap orang yang datang bisa bertambah. Kalau bertambah, pengurangan
pendapatan tadi bisa diimbangi dengan penambahan volume.”
Obat Naik 6 % sampai 9 %
Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) akhirnya menetapkan kenaikan harga obat sebesar 6
persen sampai 9 persen. Kenaikan ini diputuskan terkait rencana pemerintah
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menteri Kesehatan (Menkes) Endang
Rahayu Sedyaningsih mengatakan, kenaikan harga obat ini ditetapkan berdasarkan
rekomendasi tim evaluasi harga obat. Tahun 2012 ini paparnya, harga eceran
tertinggi (HET) obat generik ditetapkan sejak 23 Februari 2012.
“Penentuan
HET ini sudah melalui bermacam-macam pertimbangan. Di antaranya kemungkinan
pembatasan BBM bersubsidi, kenaikan bahan baku obat, kenaikan upah minimum regional
(UMR), dan sebagainya,” ungkap Endang.
Menurut
Endang, tim evaluasi harga obat yang terdiri dari LSM, organisasi profesi,
Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pakar ekonomi, pakar farmasi,
dan pakar kesehatan telah mempertimbangkan dari 498 obat, ada kenaikan harga
pada 170 jenis obat. Sedangkan harga pada 327 jenis obat, justru akan mengalami
penurunan. Dia mengungkapkan, hanya 34% dari seluruh jenis obat yang akan
mengalami kenaikan harga.
Dari
170 jenis obat yang HET-nya naik, 28 item di antaranya adalah sediaan injeksi
dengan rata-rata kenaikan per item sebesar Rp 343. “Di samping itu, sebanyak
123 jenis tablet dan kapsul naik rata-rata Rp 31. Lalu sebanyak delapan item
sirup juga rata-rata naik sebesar Rp30, dan tiga macam salep dengan rata-rata
kenaikan Rp 221. Dengan demikian, kenaikan harga obat tersebut berkisar 6
sampai 9 persen,” ungkapnya.
Endang
mengutarakan, kenaikan harga obat berbeda dengan kenaikan harga bahan pokok
lainnya di pasar, sebab untuk harga obat ada pengaturannya oleh pemerintah.
Selain itu, bagi para penduduk yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sebetulnya kenaikan ini
tidak akan mempengaruhi mereka karena sudah di-cover.
Dia
menjelaskan, HET obat sebenarnya ditetapkan setiap tahun. Ada beberapa obat
yang sudah berproduksi saat ini masih memakai harga lama. Meski demikian,
menurut dia untuk pijakan tahun depan akan mempertimbangkan kembali hal itu.
Biasanya ujarnya, yang akan mengusulkan penyesuaian harga obat adalah farmasi.
“Karena
pada umumnya produsen tidak memproduksi satu macam saja, maka bisa subsidi
silang. Contohnya, ada harga obat yang sekarang naik tapi sebenarnya jenis
tersebut belum naik dalam 2–3 tahun. Jadi, produsen bisa mengaturnya di situ,”
tuturnya.
Endang
menyatakan, Kemenkes telah memberikan HET dari setiap obat generik. Ini
dilakukan untuk mengontrol agar tidak ada kecurangan di lapangan ketika
pemerintah menetapkan HET. Permasalahannya, ujar Endang, ada obat-obat di luar
jenis obat generik yakni obat-obat bermerek yang hingga saat ini masih sukar
diatur.
Obat Terjangkau
Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menjamin, perusahaan produsen obat
milik BUMN tidak akan menaikkan harga obat. Justru pihaknya memberi instruksi
khusus kepada perusahaan obat BUMN untuk memproduksi obat yang terjangkau.
Dahlan mengungkapkan, tidak serta-merta kenaikan BBM itu bisa mempengaruhi
harga obat.
“Tidak
harus begitu.Sepanjang produsen obat itu milik BUMN, kita minta untuk tidak
menaikkan dulu sampai kemampuan masyarakat menjadi seimbang lagi,” ungkap
Dahlan. Bank Indonesia (BI) optimistis dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) bersubsidi terhadap kenaikan inflasi hanya beberapa bulan saja. Setelah
itu, angka inflasi akan lebih dipengaruhi banyak faktor.
“Hitungan
kita itu 4,4 % (inflasi) kalau enggak ada apa-apa. Kalau ada ya 6,8
sampai 7,1 persen. Sebenarnya kalau inflasi kita secara di luar yang diatur
harganya (administered price) itu rendah,” ungkap Gubernur BI Darmin
Nasution ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XI, Senayan, Jakarta. Menurutnya,
berdasarkan pengalaman masa lalu keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi,
pengaruhnya hanya beberapa bulan. “Setelah itu reda,” tambahnya.
Darmin
menambahkan, inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hanya tinggi beberapa
bulan. Setelah itu, inflasi kembali akan terjaga sehingga Bank Sentral
optimistis, inflasi tahunan akan berada di 6,8 sampai 7,1 persen. “Harus kita
perhatikan betul adalah jangan sampai kenaikan harga BBM lampaui kenaikan
inflasi seharusnya karena spekulasi,” lanjut dia.
Melihat
alasan inilah, BI, memutuskan untuk menahan BI rate di angka 5,75% bulan ini.
Adapun dampak ke lending rate (suku bunga kredit bank). Menurutnya, akan
disebabkan beberapa faktor di mana BI bisa ikut campur lewat operasi di pasar
sekunder. “Mungkin akan berdampak ke deposit rate juga, tetapi kita akan terus
koordinasikan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan akan kita lihat
respons pasar,” tandasnya.
Gelar Survei
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok menggelar survei ke sejumlah pasar
tradisional untuk memantau harga bahan pokok. Menjelang kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM), harga bahan pokok pun mulai merangkak naik.
Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan, dari
hasil pantauan rata-rata harga bahan pokok naik Rp 500 hingga Rp 1.000 per
kilogram (kg). Farah memastikan bahwa sektor perdagangan seperti Usaha Kecil
Menengah (UKM) akan terkena dampak kenaikan harga BBM, begitu pula industri
kreatif.
“Naiknya
tidak terlalu banyak, paling Rp 500 sampai Rp 1.000, intinya kalau pedagang dan
pelaku UKM bahan bakunya naik, pastinya ada dampaknya, kenaikan ongkos
transportasi, daya beli masyarakat turun,” katanya di Balaikota Depok. Farah
menjelaskan pihaknya menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk mengelar
operasi pasar. “Kita lihat situasinya, kalau OP dari pemerintah pusat,
instruksi ke seluruh kabupaten kota, kalau tinggi sekali kenaikannya baru akan
dilakukan,” jelasnya.
Kenaikan
harga bahan pokok, lanjut Farah, umumnya bukan karena menjelang kenaikan harga
BBM. Namun karena cuaca. “Cabai merah terkendala karena hujan, cuaca, sudah ada
kenaikan di minyak goreng, berkisarnya Rp 500-Rp 1.000, beras Rp 500, cabai,
telur sudah stabil lagi, untuk pendampingan industri kami membantu untuk
melakukan pameran,” tuturnya.
Di
kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan harga beras rata-rata naik
dari Rp 7.400 hingga Rp 7.600, lalu gula dari Rp 11.000 hingga Rp 11.100 dan
minyak goreng dari Rp 11.000 sampai Rp 11.200.
“Cabai
merah dari Rp 20.700 sampai Rp 23.000, lalu cabai keriting dari Rp 20.400
hingga Rp 22.400, tapi intinya kalau stok aman,” kata Reni. Reni menjelaskan,
kenaikan harga gula pasir disebabkan karena terhambatnya transportasi.
Sementara kenaikan harga minyak goreng karena pengaruh kenaikan harga minyak
mentah. “Kalau harga beras karena musim panen raya sudah selesai,” tandas Reni.
Sementara
itu harga telur di tingkat pedagang eceran per kilogram kini sudah mencapai Rp 28.000.
Serta harga beras jenis IR 64 sudah berada di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 8.000
per kilogram.
PERTUMBUHAN
Apapun pertimbangan
menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin, impliaksinya
hanya satuya yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurut pemerintah,
tak mungkin kas negara terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena
sektor lain menjadi terbengkalai. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan, tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp 43,8
triliun, infrastruktur Rp 125,6 triliun, bantuan sosial Rp 70,9 triliun,
sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu
belum termasuk subsidi listrik yang berjumlah Rp 90 triliun, sehingga secara
total subsidi energi APBN 2011 mencapai Rp 255 triliun. Realisasi subsidi BBM
juga cenderung membengkak dari angka acuan karena konsumsi BBM yang tak
terkendali.
Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM
yang mestinya habis pada hitungan Rp 69 triliun kemudian membesar menjadi Rp 82,4
triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp 96 triliun
kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp 165,2 triliun. Akibatnya
kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik,
termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi
BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur,
meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya.
Sedangkan menurut Enny Sri Hartati
dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi kelompok miskin katanya “Subsidi
untuk kaum miskin”. Padahal pengertian miskin menurut BPS adalah mereka yang
tak mungkin punya motor atau mobil, karena pendapatannya hanya Rp 300 ribu (per
bulan). Pengurangan subsidi BBM, menurut Enny bisa lebih tepat sasaran kalau
kemudian diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau program pengentasan
kemiskinan lain.
INFLASI
Pengamat ekonomi Aviliani
menyatakan, bahwa pemerintah harus mewaspadai risiko melambungnya inflasi jika
harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia memperkirakan, kenaikan harga BBM
pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan memicu tingkat inflasi nasional
menjadi 6,5 persen pada tahun ini. Menurut Aviliani jika kenaikan BBM
berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan bertambah sekitar 1
hingga 2 persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi sekitar 6,5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS)
sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun 2011 mencapai 3,79 persen.
Bank Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM dinaikan pada kisaran Rp 500
hingga Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi lebih dari 5,5 persen. Diakui
Aviliani, pemerintah tidak memiliki pilihan kecuali menaikan harga BBM akibat
melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal itu terutama setelah Iran
menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak sempat mencapai 115 dolar
AS per barel. Inflasi akibat kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak
asalkan rupiah tetap pada kisaran RP 8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS. Selain
itu, tingkat konsumsi masyarakat tetap tinggi. “Karena kecenderungan masyarakat
Indonesia ketika rupiah menguat, maka konsumsi akan meningkat juga,” ujar
Aviliani yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional ini. Dengan tingkat
konsumsi yang tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tetap
terjaga di kisaran 6 persen pada tahun ini. Sebabnya, sekitar 64 persen angka
pertumbuhan nasional ditopang dari konsumsi.
Kenaikan harga BBM senilai Rp 2.000
per liter dari harga sekarang akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 26 triliun
dengan inflasi tinggi. Aviliani melihat guna menekan inflasi tersebut maka
pelarangan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi
dinilai lebih kecil risiko inflasinya dibanding kenaikan harga BBM untuk semua
kendaraan. “Kalau untuk kenaikan harga BBM, berat. Kenaikan harga akan
mendorong inflasi dan berimbas pada masyarakat. Paling signifikan adalah mobil
pribadi tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Inflasinya tidak akan sebesar
kenaikan harga BBM, dan dana penghematannya lebih besar,” ujar Aviliani.
Sementara itu, pengamat perminyakan
Kurtubi mengatakan pemerintah harus segera menyesuaikan harga bahan bakar
minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya harga minyak dunia. Dia
menjelaskan, krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika, serta
ketengangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi ekspor minyak Iran
menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia. “Kenaikan BBM Rp 1.500
per liter, akan menjadi kebijakan yang paling realistis,” ujar Kurtubi. Kurtubi
memperkirakan harga minyak dunia akan menembus 120 dolar AS per barel untuk
Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika Selat Hortmutz ditutup akan mencapai
120 dolar AS hingga 130 dolar AS per barel. “Harga ICP tidak akan berhenti di
angka 120-130 dolar AS per barel, meksipun Selat Hortmuzt tidak ditutup,”
katanya. Jika harga BBM jadi dinaikkan, Kurtubi mengingatkan agar pemerintah
segera menyampaikan perubahan APBN-P kepada DPR, mengingat UU APBN 2012
melarang kenaikan harga.
PENGANGGURAN
Dampak kenaikan harga bahan bakar
ini terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah multiplier effect.
Misalnya jika BBM naik menjadi Rp 6.000 per liter maka akan menaikkan harga
barang dan jasa, karena kenaikan harga bahan bakar itu menjadi komponen penting
dalam penentuan harga produk barang dan jasa. Ketika harga barang dan
jasa naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat
pun turun. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak
selalu naik sebanding dengan kenaikan harga BBM.
Akibat lebih lanjut, jika harga
barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk
asing yang membanjiri Indonesia. Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri
turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah
PHK dan naiknya angka pengangguran. Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga
BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah
dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat, yang disebut
BLSM. Program bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak
sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat,
sering salah sasaran, dan justru akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi
ekonomi masyarakat.
Beberapa hal yang harus dilakukan
oleh pemerintah adalah agar kebijakan pemerintah direspons positif atau good
news dan dapat mengurangi protes serta demo mahasiswa dan masyarakat, maka
sebaiknya semua aktivitas pemerintah dikelola dan dikomunikasikan kepada publik
secara transparan, fairness, serta informasi tersebut mudah diakses masyarakat
luas. Jika masyarakat mengetahui dengan jelas, fenomena riil penyebab kenaikan
BBM ataupun kebijakan lain, masyarakat akan mudah menerima serta menjalankan
program-program pemerintah tersebut dengan baik. Keterlibatan dan pengakuan
akan keberadaan masyarakat dalam kebijakan, akan meningkatkan komitmen dan
kesungguhan masyarakat untuk menjalankan semua program pemerintah. Bantuan
langsung sementara masyarakat sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan
pemberdayaan masyarakat, misalnya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur
sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa meningkat lebih cepat dan menurunkan
ekonomi biaya tinggi. Persoalan kemacetan jalan harus secepatnya ditangani
karena hal itu akan mendorong meningkatnya biaya tinggi bagi masyarakat. Semua
kebijakan pemerintah harus konsisten dan berkesinambungan antara satu dan yang
lain sehingga tidak terkesan tambal sulam hingga mengecewakan dan menimbulkan
persepsi negatif dari masyarakat.
Kesimpulan :
Menurut kami, Seharusnya
kenaikan inflasi tidak perlu sampai 7 %, karena simpanan anggaran pemerintah
juga cukup besar jika BBM naik. Menaikkan BBM akan menambah jumlah rakyat yang
jatuh miskin, Kelompok masyarakat yang terpukul dengan kenaikan harga BBM ini
adalah masyarakat yang menghabiskan 70% pendapatannya untuk makanan dan sekitar
15% untuk energi. Melihat kondisi faktual
seperti ini, maka subsidi BBM merupakan suatu keharusan sebagai upaya negara
memeratakan daya beli masyarakat. Pemerintah
seharusnya mencari solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan pada
kepentinan nasional, bukan kepentingan asing.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar